Pajak UMKM 0,5 persen menurut PP 20/2026: siapa yang bisa, cara hitung, dan batas setor
PP Nomor 20 Tahun 2026 berlaku sejak 22 April 2026 dan mengubah PP 55/2022. Tarif PPh final UMKM tetap 0,5 persen dan batas omzet tetap Rp4,8 miliar setahun, tetapi aturan siapa yang boleh memakainya dan berapa lama ikut berubah. Panduan ini merangkum isi aturan dari halaman resmi DJP dan Kemenkeu, lalu menunjukkan cara menghitung setoran per bulan untuk penjual online orang pribadi.
Apa yang berubah di PP 20/2026
Menurut DJP (artikel dan siaran pers tentang PP 20/2026, dibaca 13 November 2026):
| Hal | Ketentuan menurut DJP |
|---|---|
| Tarif | Tetap 0,5 persen dari peredaran bruto (omzet) |
| Batas omzet | Tetap Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak |
| Orang pribadi dan perseroan perorangan (PT yang didirikan 1 orang) | Boleh memakai tarif 0,5 persen tanpa batas waktu selama masih memenuhi kriteria |
| Koperasi | Boleh memakai selama 4 tahun sejak terdaftar |
| CV, firma, PT biasa, BUMDes yang baru terdaftar | Tidak lagi bisa memakai tarif 0,5 persen, wajib memakai tarif umum PPh Badan yang dihitung dari laba |
| Omzet Rp500 juta pertama orang pribadi | Tetap tidak dikenai PPh, tidak berubah |
| Penggabungan omzet | Batas Rp4,8 miliar dihitung dari gabungan omzet suami, istri, dan semua perseroan perorangan yang mereka dirikan |
| Yang sudah memakai fasilitas sebelumnya | Mendapat masa transisi sampai jangka waktu fasilitasnya berakhir |
Siapa yang bisa memakai tarif 0,5 persen
Penjual online yang berjualan atas nama pribadi (bukan CV atau PT) termasuk Wajib Pajak orang pribadi. Selama omzet usahanya tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun, tarif final 0,5 persen bisa dipakai. Ada dua hal yang sering terlewat:
- Batas Rp4,8 miliar dihitung dari seluruh omzet usaha dan jasa pekerjaan bebas dalam setahun, termasuk omzet dari luar negeri, bukan per toko atau per marketplace.
- Menurut Pasal 56 ayat (3) dalam salinan PP 20/2026, penghasilan orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas tidak termasuk penghasilan yang dikenai PPh final 0,5 persen.
Kalau usaha Anda berbentuk CV atau PT yang baru terdaftar, tarif ini tidak berlaku lagi. DJP menegaskan pajak badan dihitung dari laba bersih setelah biaya yang diperkenankan, bukan dari omzet.
Omzet Rp500 juta pertama bebas pajak
Untuk Wajib Pajak orang pribadi, omzet sampai Rp500 juta pertama dalam satu tahun pajak tidak dikenai PPh. DJP menjelaskan omzet dihitung kumulatif sejak bulan pertama tahun pajak. Artinya selama total omzet sejak Januari belum melewati Rp500 juta, belum ada PPh final yang perlu disetor. Begitu lewat, hanya bagian di atas Rp500 juta yang dikenai 0,5 persen. Fasilitas ini hanya untuk orang pribadi, tidak untuk perseroan perorangan atau koperasi.
Contoh hitungan per bulan
Contoh fiktif: penjual orang pribadi dengan omzet Rp60.000.000 setiap bulan sepanjang tahun.
| Bulan | Omzet kumulatif | Omzet kena pajak bulan itu | PPh final 0,5 persen |
|---|---|---|---|
| Januari sampai Agustus | Rp60 juta sampai Rp480 juta | Rp0 | Rp0 |
| September | Rp540 juta | Rp40 juta (bagian di atas Rp500 juta) | Rp200.000 |
| Oktober | Rp600 juta | Rp60 juta | Rp300.000 |
| November | Rp660 juta | Rp60 juta | Rp300.000 |
| Desember | Rp720 juta | Rp60 juta | Rp300.000 |
| Total setahun | Rp1.100.000 | ||
Cek: Rp720 juta dikurangi Rp500 juta sama dengan Rp220 juta, dan 0,5 persen dari Rp220 juta adalah Rp1.100.000. Karena pajaknya dihitung dari omzet, angka omzet per bulan harus rapi. Untuk melihat berapa yang benar-benar tersisa setelah potongan marketplace dan HPP, lihat cara hitung untung bersih jualan online.
Cara setor dan batas waktunya
- Kode billing: KAP 411128 dengan KJS 420, yaitu PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha yang diterima Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (daftar kode jenis pajak DJP).
- Batas setor: paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir (PMK 81/2024 Pasal 94 ayat 2). Omzet September disetor paling lambat 15 Oktober.
- Masa pajak di kode billing adalah bulan omzetnya, bukan bulan Anda membayar.
- Bulan dengan PPh Rp0 karena omzet kumulatif belum melewati Rp500 juta tidak perlu setoran.
Kode billing dibuat lewat layanan DJP (Coretax). Tampilan menu bisa berubah, jadi ikuti petunjuk di laman DJP atau tanyakan ke KPP bila ragu.
Rumus Excel untuk menghitung setoran
Misalnya satu baris per bulan: A = bulan, B = omzet bulan itu, C = omzet kumulatif, D = PPh final bulan itu. Baris 2 adalah Januari.
- Omzet kumulatif Januari: =B2, lalu Februari dan seterusnya: =C2+B3
- PPh final Januari: =0,005*MAX(0;C2-500000000)
- PPh final bulan berikutnya: =0,005*(MAX(0;C3-500000000)-MAX(0;C2-500000000))
- Peringatan batas Rp4,8 miliar: =IF(C3>4800000000;"Lewat batas, cek ke KPP";"")
Rumus memakai titik koma (;) dan koma desimal seperti Excel berbahasa Indonesia. Di Google Sheets atau Excel berbahasa Inggris, ganti ; dengan koma dan 0,005 dengan 0.005. Rumus Rp500 juta hanya untuk Wajib Pajak orang pribadi.
Catatan untuk seller marketplace
- Simpan rekap omzet per bulan dari data pesanan, jangan dari ingatan atau saldo rekening. Saldo sudah terpotong biaya dan refund, sehingga tidak sama dengan omzet.
- Gabungkan omzet semua toko dan semua marketplace, ditambah penjualan offline, karena batasnya dihitung per Wajib Pajak.
- Kalau Anda ragu angka mana yang dihitung sebagai peredaran bruto untuk transaksi marketplace, tanyakan ke KPP atau konsultan pajak. Halaman ini bukan nasihat pajak.
Pertanyaan umum
Berapa pajak UMKM tahun 2026?
Tetap 0,5 persen dari omzet untuk Wajib Pajak yang memenuhi syarat, dengan batas omzet Rp4,8 miliar setahun. PP 20/2026 tidak mengubah tarif dan batas ini.
Apakah tarif 0,5 persen untuk orang pribadi masih ada batas waktunya?
Tidak. Menurut DJP, sejak PP 20/2026 orang pribadi dan perseroan perorangan boleh memakai tarif 0,5 persen tanpa batas waktu selama masih memenuhi kriteria. Koperasi dibatasi 4 tahun sejak terdaftar.
Apakah omzet di bawah Rp500 juta harus bayar pajak?
Untuk Wajib Pajak orang pribadi, omzet sampai Rp500 juta pertama dalam satu tahun pajak tidak dikenai PPh. Pajak 0,5 persen baru dihitung dari bagian omzet di atas Rp500 juta.
Apakah CV baru masih bisa pakai pajak 0,5 persen?
Tidak. Menurut DJP, CV, firma, PT, dan BUMDes yang baru terdaftar tidak bisa lagi memakai tarif 0,5 persen dan wajib memakai tarif umum PPh Badan yang dihitung dari laba.
Kapan batas setor PPh final UMKM?
Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dengan kode billing 411128-420.
Sumber
Isi aturan diambil dari halaman resmi DJP, salinan PP 20/2026 dan PMK 81/2024 di JDIH Kemenkeu, dan daftar kode jenis pajak DJP, dibaca 13 November 2026. Aturan bisa berubah; selalu cek sumber resmi atau tanyakan ke KPP. Contoh hitungan di halaman ini fiktif dan bukan nasihat pajak.
Template Rekonsiliasi Pencairan Seller
Untuk Excel dan Google Sheets. Tempel file export dari Seller Center Shopee, TikTok Shop/Tokopedia, atau Lazada. Template mencocokkan pesanan dan pencairan dalam satu tabel, menandai Sesuai, Belum Cair, Kurang Bayar, atau Refund/Retur, merinci potongan per platform, dan menghitung laba riil per produk dari HPP yang Anda isi.
Ambil template, Rp39.000Atau minta dibuatkan: kirim file export marketplace Anda lewat WhatsApp, Otomagis mengisi dan menyetel template-nya sampai jalan. Jasa setup Rp250.000, sudah termasuk template. Pesan setup lewat WhatsApp
Panduan lain: cara hitung untung bersih jualan online, template rekonsiliasi Excel, contoh invoice jasa dan PPh 23, beda invoice, faktur pajak, dan kwitansi, potongan biaya TikTok Shop, potongan PPh 22 marketplace.
Capek rekap manual tiap minggu? Biar jalan sendiri.
Kalau rekap pencairan dan potongan marketplace masih Anda kerjakan manual, Otomagis bisa menyetelnya supaya berjalan otomatis. Kerjaan berulang yang bisa dirakit mendapat harga tetap.